-->

Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Tag Terpopuler

Disinyalir Minim Kualitas, Proyek Suryakencana Wajib Diaudit BPK & KPK

Sunday, 6 February 2022 | February 06, 2022 WIB | 1133 Views Last Updated 2022-02-07T03:08:10Z

Bogor, Bongkarmerdeka.com
Kondisi pada beberapa proyek di Kota Bogor nampaknya  jadi sorotan publik, diantaranya adanya kegiatan dengan anggaran besar pada beberapa titik pusat Kota seperti Jalan Suryakencana yang dikenal dengan destinasi wisata, pusat niaga dan kuliner yang tengah direvitalisasi. Selain itu Jalan Suryakencana tersebut juga direncanakan menjadi kawasan pusaka budaya bahkan mengusung tema Cina Town.

Dari pantuan tim  pada Senin (31/1) dilokasi pasar Bogor atau jalan Roda  aktifitas pada ornamen jalan trotoar masih dikerjakan dan tampak beberapa titik seakan kualitas dan spek dibawah kualitasnya.Juga terlihat paling menonjol dari tiga titik   baik jalan kampung Cincau dan Pedati adanya pekerjaan seakan asal jadi di Jalan Roda,dimana ketinggian trotoar masih akan berdampak banjir jika turun deras pada rumah warga disana.

 Dalam perencanaanya jalan Suryakencana awal akan dijadikan destinasi wisata bertema Cina Town, pusat niaga dan kuliner tersebut tengah direvitalisasi menjadi seperti Jalan Braga di Kota Bandung dan Jalan Malioboro di Yogyakarta. Selain itu Jalan Suryakencana tersebut juga direncanakan menjadi kawasan pusaka budaya. 
Pada wartawan aktifis dan pemerhati Kota Bogor dari BAI ( Badan Advokasi Indonesia) yang akrab dipanggil Gustapo menyoroti hasil dan kualitas pekerjaan tersebut.

" Kami minta audit berlapis pada BPKP dan BPK atas pagu anggaran proyek ini.Dimana nomenklatur pada kelas jalan ini menjadi pertanyaan dasar apakah tepat penggunaan anggaran dengan kenyataannya dimana belum setahun diserap dana Banprop Jabar tahun 2020 dengan nama kegiatan proyek Kota Pusaka Cina Town kini ditahun 2021 diguyur dengan dana lagi Rp.30 M sebelumnya 2016 menyerap dana kementeran PUPR pusat juga dan anehnya titik fokus kegiatan dilokasi yang sama.Pada tahun 2020 menelan dana banprop Jabar juga 30 M, ini patut dicermati bersama elemen warga Kota Bogor", terang Gustapo

Jelas ada aturanya pada proyek pemerintah tidak boleh doule track anggaran dititik lokasi yang sama apalagi menyerap dana yang begitu besar ini bisa terdapat dugaan konflik of interest atau sarat benturan kepentingan" ujar Gustapo.
Diurainya, saat  minim pada progres pengerjaan penataan kawasan Suryakencana yang menggunakan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional (PEN) saja ditaksir  dibawah 90 prosen, padahal sudah melewati batas waktu tahun anggaran jelas itu harus kena finalti kontraktornya.

" Hasil kajian dan study analisa elemen Badan Advokasi Indonesia ( BAI),menyebutkan beberapa faktor yang menyebabkan keterlambatan pengerjaan penataan kawasan Suryakencana.Indikatornya antara lain,banyak perubahan perencanaan saat pekerjaan berlangsung. Dan juga karena proyek Suryakencana berada di kawasan padat penduduk dan ini amat sensitif pada situasi ekonomi yang juga labil.
Sesuai fakta integritas Kontraktor harus  Kena Denda keterlambatannya,dan  meminta kepada pihak kontraktor agar dapat final sesuai waktu pengerjaan proyek yang menelan anggaran kurang lebih Rp 30 miliar dalam komitmen kerja" jelas dia.

" Aturan proyek APBN dan APBD itu mengikat baik pengguna anggaran juga kontraktor jika telah kontrak MOU,maka pada semua (pekerjaan) dibatasi waktu, harus selesai pekerjaanya dan kontraknya berakhir pada 30 Desember tahun lalu dan kini telah Addendum 50 hari kerja yang kini tinggal 8 hari harus tuntas jika tidak maka ada mekanisme aturan hukum mengikat juga audit harus turun dari BPK dan KPK" tegasnya.

Ditambahkan pula pada kajian Amdal proyek ini tidak matang dimina adanya keluhan warga yang sulit buka toko dan terjebak jalan masuk rumahnya. Sensitif dan amat besar gesekan saat pengerjaan di spot Kampung Cincau dan Padasuka saat itu. Kurangnya koordinasi dengan Dishub dan Satpol PP, akses ke Kampung Cincau, Padasuka terganggu.
Kurangnya peran , pejabat pembuat komitmen (PPK) harus dipertanyakan dan ini titik kuncinya. PPK harus peka dalam progres proyek jangan cuma diam.Ketika menemukan persoalan  penataan kawasan Surken memang komplek, sehingga ia berharap warga turut mendukung program yang tengah dikerjakan Pemkot Bogor.

Keterlambatan final proyek itupun sudah terdeteksi dinas terkait seperti dikutip dari keterangan sumber yakni Kabid (Kepala Bidang Pembangunan Kebinamargaan), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bogor, Dadan Hamdani, mengakui jika progres penataan Suryakencana hingga kini masih jauh dari harapan. Ia pun pesimis jika proyek penataan Suryakencana bisa rampung hingga 30 Desember 2021. “Saya khawatir ini (penataan Suryakencana) akan lewat anggaran. Saya juga belum bisa memastikan apakah ada kesempatan perpanjangan 50 hari kerja atau tidak, karena pemberian kesempatan Itu harus ada rekomendasi  konsultan pengawas, kajian PPK,” kata dia.

Karena itu, sambung dia, kebijakan penambahan kesempatan 50 hari kerja kepada kontraktor juga mesti diperhitungkan dengan matang. Selain itu, Pemkot Bogor harus melakukan konsultasi ke Kemendagri terkait dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Karena kalau ada yang lewat tahun, anggaran harus ada review inspektorat, nanti kita ke Kemendagri konsultasi seperti apa sih kalau kita lanjut, dianggarannya seperti apa,” jelas Dadan.
Menurutnya, dalam aturan Kemendagri, Pemkot Bogor tak bisa langsung membayar ketika ada pekerjaan yang terlambat karena harus dianggarkan para APBD perubahan. Namun, untuk proyek penataan Surken menggunakan anggran yang berasal dari Pemerintah Pusat.
Secara umum, Dadan menyebut progres pekerjaan penataan Surken baru mencapai 51 persen. Jika kontraktor dapat menyelesaikan pembangunan di Kampung Cincau dan Jalan Roda, progres pembangunan diperkirakan hanya mencapai 75 persen.

Dia mengaku akan mengkaji terkait mekanisme pembayaran denda ketika ada keterlambatan pekerjaan. Termasuk juga kepastian tindak lanjut terhadap para kontraktor sendiri.
“Apakah harus diberikan kesempatan atau putus kontrak, jadi kajiannya harus tepat, karena ada presentasi Kemendagri, kajian konsultan, kajian PPK, ada kesanggupan mereka dan metode dan sebagainya" tuturnya.( Red)
×
Berita Terbaru Update