Bongkar Merdeka.com | Madiun,-
Demi meningkatkan sinergitas antara pilar eksekutif dan legislatif, Wali Kota Madiun menggelar pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun dan tokoh wanita Kelurahan Tawang di Lapak Hara Citra pada Jumat (24/3/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Madiun Maidi menghadiri pertemuan secara daring melalui video conference sebab sedang dalam perjalanan takziyah ke salah satu jajaran direksi BUMD Kota Madiun. Sedangkan dari pihak DPRD Kota Madiun dihadiri oleh Istono, Ngedi Trisno dan Hari Santoso.
Maidi menyampaikan agar masyarakat fokus untuk terus melakukan kegiatan yang sifatnya memajukan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Tentunya dengan dukungan dari wakil rakyat. Program-program yang menjadi isu nasional harus diprioritaskan untuk mencapai target yang sesuai program pemerintah pusat.
“Jadi masyarakat Kota Madiun harus bahagia, aman dan nyaman. Tidak boleh terpengaruh hal-hal yang tidak menyenangkan. Jadi kalau ada kasak-kusuk yang sifatnya meresahkan, abaikan saja,”imbaunya melalui layar digital raksasa.
Selanjutnya, orang nomor satu dalam pemerintahan Kota Madiun tersebut menjelaskan terkait pemasangan portal di Pasar Besar Kota Madiun (PBM). Portal atau one gate system untuk pengelolaan parkir di PBM harus dilakukan untuk mengikuti rekomendasi KPK guna menutupi kebocoran pendapatan daerah. Dirinya meminta masyarakat agar tidak terpengaruh pada informasi yang bersifat provokasi negatif.
“Satu hal yang agak panas saat ini, saya perlu luruskan. Ini semua masyarakat Kota Madiun harus tahu, bahwa kita sedang dipantau KPK dan BPK. Pendapatan Asli Daerah atau PAD kita harus bisa naik. Ada rekomendasi untuk menaikkan PAD dengan penerapan e-parkir atau elektronik parkir (portal,red). Untuk PBM itu sudah itu sebenarnya sudah sejak tahun 2021 rencana portal tapi minta diundur. Sekarang itu (pemasangan portal,red) sudah pada tahap pengaspalan untuk perbaikn jalan dulu,nanti kita benahi semua,”paparnya.
Sementara itu, Ketua Komisi III Ngedi Trisno mengatakan bahwa selain peningkatan pendapatan darah, prioritas utma program pemerintah saat ini adalah penurunan stunting. Oleh karenanya,pihak DPRD berupaya untuk menyerap aspirasi masyarakat melalui pertemuan dengan tokoh wanita setempat.
“Ini terkait program pemerintah yang harus diapresiasi dan dipahami masyarakat, salah satunya penurunan stunting. Saat ini kita sudah turun dari 12,4 menjadi 9,7 persen. Berharap di tahun 2023 bisa turun lagi menjadi 6 persen, di 2024 bisa turun lagi di angka 3 persen atau bahkan zero. Dari sistu kita lihat kebutuhannya apa saja lalu kita buatkan program kegiatan. Selain itu, juga ada program beasiswa dan laptop,”punkgkasnya.
Penulis : drh
Editor : Redaksi
Social Footer