Bongkar Merdeka.com | Depok,-
Walikota Depok, Mohammad Idris membuka forum pelaksanaan Musyawarah Rancangan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) tingkat Kota Depok, berlangsung selama dua hari di Hotel Bumi Wiyata, Jl Margonda Depok, Rabu (15/3/2023).
Musrenbang RKPD yang mencanangkan program-program prioritas dan Tematik dari usulan masyarakat serta perangkat daerah, sebelumnya sudah masuk dalam SIPD dan TAPD anggaran senilai 4,3 triliun, melebihi APBD Kota Depok sebesar 3,9 triliun.
Dalam sambutannya, Walikota Depok, Mohammad Idris menyampaikan apresiasi kepada BAPPEDA Kota Depok sebagai penyelenggara kegiatan Musrenbang RKPD Kota Depok.
"Mengawali acara ini saya menyampaikan apresiasi kepada Bappeda Kota Depok atas terselenggaranya kegiatan ini. Harapannya kegiatan ini dapat menjadi wahana berdiskusi pendapat antar pemangku kepentingan," tuturnya.
Lebih lanjut Ia menyampaikan terkait sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE), melalui platform online tersebut akan meningkatkan partisipasi aktif warga depok dalam perencanaan program-program pembangunan di berbagai sektor, pendidikan, Ekonomi, infrastruktur, pertanian, pariwisata dan pemerintahan dan lainnya yang platformnya ada di Bappeda. Terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok dikatakannya, laju investasi kota depok di angka 5,24, namun masih di bawah rata-rata nasional yakni 5,32 dan tingkat provinsi 5, 45. Hal itu menurutnya terkendala adanya unsur lahan pertanian, dimana lahan pertanian di Kota Depok masih sangat terbatas. Selain itu, masalah investasi disisi Farmasi pada masa pendemi lalu meningkat, namun setelah masa pendemi berakhir farmasi menurun dari kebutuhan vitamin, obat dan alat medis lainnya. Namun dikatakannya, disisi lain tingkat kemiskinan Kota Depok terendah di Jawa Barat, dan tingkat 5 secara nasional yaitu 2,53.
Poin penting lainnya, lanjut dia, yaitu tentang Tematik arahan dari Presiden, yaitu kebutuhan yang dianggap presiden kebutuhan mendesak di suatu daerah. Berbeda dengan kebutuhan kota Depok, lanjut dia, sebab persepsi walikota berbeda dengan persepsi presiden.
"Persepsi walikota jauh berbeda dengan persepsi Presiden, kalo walikota yang mendesak itu terusan jalan juanda (kalo ada jalan underpass) sampai cinere, akan menyelesaikan persoalan kemacetan, termasuk jalan raya sawangan menurut walikota itu mendesak tapi menurut presiden mungkin ndak mendesak itulah buruhnya musrenbang," terangnya.
Lebih lanjut, sebut Pak Wali, kita perlu memahami yang lebih penting mendesak dari prioritas, hal itulah pembangunan tematik yang perlu diwacanakan untuk peningkatan pelayanan tahun 2024. Seperti halnya pembangunan tematik yang mendesak di 4 kecamatan yaitu Tapos, Cipayung, Bojongsari dan Sawangan.
Hadir di acara Musrenbang, Walikota Depok, Mohammad Idris, Sekda Kota Depok Supian Suri, Ketua DPRD Kota Depok, Tengku Muhammad Yusufsyah Putra, Kepala Bappeda Kota Depok, Dadang Wihana, Bappeda Jabar, Indra Permana, Ahli Pembangunan Ekonomi dan Kependudukan ITS, Sonny Hb Harmadi, Ahmad Gamal Akademisi UI, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementrian PAN-RB, Nanik Murwati, S.E., M.A.,beserta organisasi masyarakat kota depok lainnya.
Dikonfirmasi usai acara, Walikota Depok menyebutkan terkait pengerjaan mega proyek tahap 2 yang dikerjakan pada tahun ini dan tahun 2024 mendatang.
"Mega proyek di tahap kedua tahun ini dan di tahun depan, yaitu pembangunan alun-alun taman dibagian barat. Anggaran seluruhnya itu dengan tahun depan sekitar 60 (milyar)," pungkasnya.
Penulis : Yanto
Editor : Redaksi
Social Footer