Bongkar merdeka.com |DEPOK, -
Wakil Walikota Depok Chandra Rachmansyah lagi-lagi mulai menunjukkan gaya leadership-nya yang berani. Kali ini sosok mantan anggota Tim Ahli Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Dewan Pertimbangan Presiden itu mengajak kita bicara soal Oligarki.
Untuk diketahui, Oligarki adalah sistem kekuasaan di mana segelintir orang atau kelompok kecil yang memiliki kontrol besar atas pengambilan keputusan dan sumber daya. Mereka seringkali memiliki latar belakang sosial, ekonomi, atau politik yang sama, namun memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan dan juga sektor swasta.
Adapun ciri-ciri dari Oligarki, diantaranya adalah;
- Kekuasaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang atau kelompok kecil.
- Meskipun kecil, kelompok ini justeru memiliki pengaruh yang sangat besar dalam pengambilan keputusan dan kontrol atas sumber daya.
- Mereka memiliki kekayaan yang luar biasa dan juga koneksi yang kuat.
Oligarki berdampak pada meluasnya kesenjangan sosial dan ekonomi antara kelompok yang berkuasa dan masyarakat umum. Selain itu, juga dapat mengurangi akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Bahkan, dampaknya dapat mempengaruhi proses demokrasi dan mengurangi pengaruh masyarakat umum dalam pengambilan keputusan.
Bicara Oligarki, Wakil Walikota Depok Chandra Rachmansyah, mengakui jika ia menginginkan masyarakat Kota Depok berani melawan oligarki. Untuk itu, ia mengimbau dan mengajak masyarakat untuk bersikap kritis terhadap pelayanan pemerintahan yang kini dipimpinnya bersama Supian Suri sang Walikota.
Menurut Chandra, oligarki masuk ke sendi-sendi kehidupan di masyarakat, seperti di pendidikan, kesehatan, hingga di bidang budaya. Akibatnya, Depok tidak pernah mengalami kemajuan.
“Kondisi inilah yang kami duga kuat menjadi penyebab tidak majunya Kota Depok. Saya berharap warga Depok bersikap kritis dengan melawan semua bentuk penindasan ini. Lawan, lawan dan lawan!” imbau Chandra saat memberi sambutan dalam launching buku ‘Mentang-Mentang Oligarki’ karya Dodo Lantang yang di gelar di JPW Cafe dan Garden, Depok, Sabtu (24/5-2025) kemarin.
Sebagai bagian dari Pemerintah Kota Depok, Chandra menegaskan kalau dirinya siap untuk menerima kritikan. Lebih dari itu, dia juga menyoroti kemiskinan yang masih ada Kota Depok.
"Hingga saat ini, di tengah kemajuan teknologi, tidak kurang dari 60. 000 orang berada dalam keadaan miskin. Satu orang miskin saja, sudah sepatutnya menjadi perhatian bagi pemerintah,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, dia juga menyoroti ada 70 ribu warga yang menganggur, ribuan anak putus sekolah. Padahal triliunan rupiah anggaran dikucurkan, untuk kegiatan pemerintahan. Namun, tidak terjadi perubahan signifikan.
Oleh karena itulah, Chandra pun mengakui bahwa; oligarki memang benar ada dan terjadi di Kota Depok tercinta ini.
“Dari hipotesa saya oligarki lah yang membuat kondisi seperti ini,” ungkap Chandra.
Chandra pun mencontohkan, praktik oligarki di dunia pendidikan. Salah satunya, terlihat dalam Penerimaan Peserta Didik Baru atau PPDB. Ada ada praktik ‘jual beli bangku’ yang nilainya fantastis disana, yakni kisaran seharga Rp10 juta hingga Rp15 juta per siswanya.
Untuk itu, Chandra berharap sekaligus mendorong agar masyarakat Depok berani untuk mengawasi praktik penyalahgunaan kewenangan tersebut.
“Mari kita pastikan di PPDB kali ini tidak ada lagi ‘jual beli kursi’, karena ‘jual beli kursi’ di sekolah itu adalah bentuk dari oligarki. Akibatnya, warga yang miskin, anak miskin tidak mempunyai akses dan kesempatan untuk bersekolah. Hal itu bertentangan dengan cita-cita bangsa yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang bertujuan menciptakan Indonesia yang berkeadilan sosial. Oleh karena itu, marilah kita lawan, lawan, dan lawan praktik oligarki. Jadilah masyarakat yang kritis, jangan diam ketika ada ketidakadilan,” pungkas Wakil Walikota Depok itu yang bersahaja itu.
Penulis : vid
Editor : Redaksi
Social Footer