BONGKAR MERDEKA.COM | BOGOR, BERBAGAI Pengembangan tengah gencar dilakukan Komisi Anti Rasuah ini, berawal melalui laporan keuangan Pemkab Bogor tahun lalu, untuk memperoleh WTP tanpa catatan.
Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus yang menjerat Bupati Bogor nonaktif Ade Yasin mendapatkan apresiasi dari elemen Lingkar Masyarakat Kabupaten Bogor (LIMBO).
LIMBO mendukung penuh KPK saat penggeledahan di sejumlah lokasi di Bandung dan di Bogor, hingga menemukan bukti baru, baik berupa dokumen atau pun bukti baru elektronik.
"LIMBO yang merupakan× bagian dari masyakarat Kabupaten Bogor, mendukung penuh langkah KPK dalam penuntasan kasus suap auditor BPK Jawa Barat terkait dengan Laporan Keuangan Pemkab Bogor tahun anggaran 2021 ini, "kata Ketua LIMBO, Dede Jujun. Selasa (8/6)
Lebih lanjut Dede Jujun juga mengatakan, mengenai atas ;temuan barang bukti baru berupa dokumen oleh KPK, LIMBO meminta kepada KPK untuk memanggil pelaksana kegiatan Konsultan Manajemen Proyek (KMP) untuk dimintai kesaksiannya.
"Sementara KMP itu gudangnya dokumen proyek. Jika memang KPK membutuhkan berbagai dokumen terkait proyek Jalan dan Jembatan untuk penuntasan kasus suap auditor BPK Jawa Barat ini, cukup panggil pelaksana jasa KMP saja, "kata Dede Jujun.
Jadi selama ini Dinas PUPR Kabupaten Bogor mempercayakan pelaksana jasa KMP untuk administrasi proyek yang ada di bidang jalan dan jembatan, "lanjut Dede
Untuk kegiatan jasa KMP ini, Dinas PUPR Kabupaten Bogor di tahun 2021 lalu menganggarkan dana sebesar Rp 2,4 miliar setahun.
Dengan anggaran sebesar itu, seharusnya permasalahan administrasi proyek di Dinas PUPR Kabupaten Bogor bisa dikerjakan dengan baik.
"Namun yang terjadi, jasa KMP ini ternyata tidak berdampak signifikan terhadap permasalahan administrasi proyek di PUPR Kabupaten Bogor. Dan dampaknya seperti sekarang ini, ada OTT KPK hingga menyeret Bupati Bogor dan auditor BPK Jawa Barat, "terang Dede
Jujun juga mengatakan, kehadiran jasa KMP lebih baik ditiadakan saja. Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan jasa KMP ini sebenarnya bisa dilakukan oleh ASN dan outsourcing PUPR Kabupaten Bogor.
"Pasalnya pekerjaan jasa KMP, sebenarnya bisa dilakukan oleh ASN dan outsourcing. Dulu, jaman Kadis PUPR Kabupaten Bogor dijabat Edi Wardani, tidak ada itu jasa KMP. Maka ini hanya pemborosan saja, "imbuh nya. (vid)
Editor. : Redpel
Social Footer