BONGKAR MERDEKA.COM I JAKARTA - Proses seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Periode 2022-2027 yang saat ini berlangsung di DPR RI Komisi XI cukup mendapat atensi publik, pasalnya proses seleksi tersebut masih mengakomodir kader partai politik untuk menjadi anggota BPK yang akan melaksanakan tugas sesuai mandat Undang Undang untuk mengaudit keuangan di setiap lembaga pemerintah dari pusat sampai ke daerah.
Ketua Indonesia Budget Center (IBC), Ibeth Kusrini, mengatakan, independensi BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan menjadi terancam apabila yang direkrut adalah para politikus dari partai politik.
Melalui pesan WhatsApp yang diterima media, Selasa tgl (19/7/2022). Ibeth menyampaikan 2 point' kritik kepada BPK RI dalam hal melaksanakan tugasnya.
Pertama, tidak dipungkiri BPK sarat kepentingan karena proses di BPK masih membolehkan anggota dari parpol. Banyak mantan caleg gagal masuk karena yang diaudit kepala daerah yang dari parpol.
Dominasi politikus di BPK akan mempengaruhi independensi lembaga ini saat melakukan pemeriksaan terhadap institusi DPR. Award yang diberikan BPK lebih kepada politik bukan tata kelola, apalagi daerah yang sama afiliasi politiknya. Hasil audit BPK rentan diselewengkan untuk melindungi atau menjatuhkan seseorang berdasarkan pesanan partai politik tertentu. Sementara kewenangan DPD tidak cukup kuat memberikan rekomendasi.
Kedua, akses hasil audit lamban diakses publik. Dalam audit, auditor menghadapi keterbatasan yang timbul karena proses audit itu sendiri. Umumnya auditor melakukan audit secara sampling karena tak mungkin memeriksa seluruh transaksi, apalagi di perusahaan besar atau entitas pemerintah yang memakai anggaran besar. Butuh biaya besar dan waktu lama memeriksa secara populasi. Manfaat informasi dalam laporan keuangan juga sia-sia (basi) jika pemeriksaannya lama, sementara informasi dibutuhkan segera untuk pengambilan keputusan.
Pada Juni 2016, Indonesia Budget Center (IBC) bersama Media Link, Indonesia Parlementary Center (IPC), Indonesia Corruption Watch (ICW), dan Perkumpulan Inisiatif melalui "Koalisi Selamatkan BPK", melaporkan kepada Majelis Kehormatan Kode Etik BPK dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua BPK, Harry Azhar Aziz (Golkar), karena terkait skandal Panama Papers dan ketidakpatuhan melaporkan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) kepada KPK.
Melalui pesan WhatsApp juga, media menerima beberapa point Rekomendasi terhadap kinerja BPK RI, yakni:
. |
IBC pernah ketemu BPK Eropa yang
melihat ada masalah dalam proses rekrutmen di BPK RI. Harusnya badan terdiri
dari orang-orang independen. Di Eropa proses rekrutmnen dilakukan tim
independen. Anggota BPK hanya 1 orang dan diberi kewenangan untuk rekrutmen
auditor terbaik (independen atau dari pemerintah). Hasil audit langsung di-follow
up ketua dan diberi SK oleh presiden |
. |
BPK perlu melaksanakan fungsi audit
proses APBN dan APBD dengan skill auditor yang kuat dari sebelum anggaran
ditetapkan, sehingga BPK bisa lebih efektif. |
. |
Jika masih dari parpol konflik
kepentingan politik tinggi dan akses masih sulit dilakukan oleh publik |
. |
Sistem dan kewenangan perlu didorong.
Draft di Banggar, hasil audit proses sudah diberikan, sehingga masalah bisa
diminimalisir dan mencegah mafia korupsi |
. |
Agar APBN/D tidak mengalami pendarahan
dan bancakan kelompok tertentu, apakah anggota terpilih berani melakukan
audit program-program yang terkait kepentingan publik agar tidak menjadi
bancakan mobilisasi kemenangan para caleg maupun kontestan. |
Setiap periode kepemimpinan BPK menyisakan persoalan ketika orang-orang parpol dipilih menjadi pimpinan BPK, sehingga terbukti tidak professional. APBN/D dibajak dan tidak bisa didorong untuk perbaikan dan memberantas korupsi.
Untuk diketahui berikut 9 nama calon anggota BPK 2022 – 2027 yang beberapa diantaranya adalah kader partai :
1 |
Ahmadi Noor Supit
dikenal sebagai politisi yang cukup senior di Partai Golkar. sempat menjadi
Ketua Komisi XI DPR periode 2014-2019. Ahmadi adalah politisi dari daerah
pemilihan (dapil) Kalimantan Selatan I. |
2 |
Izhari Mawardi
adalah pengusaha, direktur perusahaan konsorsium, Maina Nauli Group. Pernah
menjabat Kepala Keuangan dan Bursa Efek. Pada 2019-2021, menjabat Director of
Government Engagement untuk Indonesia dan Filipina, yang berbasis di Jakarta. |
3 |
Abdul Rahman
Farizi, politisi partai Golkar asal Sulawesi Tenggara (Sultra). |
4 |
Nugroho Agung
Wijoyo, analis kebijakan madya di Kementerian Keuangan, pernah menjadi
anggota dewan PT Greenwood Sejahtera Tbk, perusahaan pengembang properti. |
5 |
Rachmat Manggala
Purba, mantan Dirut PT Rekajasa Mitra Persada Indonesia yang merupakan
konsultan manajemen. Berpengalaman sebagai apraisal dan pernah membantu Pemda
mempersiapkan neraca awal daerah dan pengolahan aset. |
6 |
Tjipta Purwita,
mantan Dirut PT Inhutani II. Alumnus IPB. |
Demokrat
7 |
Wahyu Sanjaya
tercatat sebagai anggota DPR dari Partai Demokrat dari Daerah Pemilihan
(Dapil) Sumatera Selatan II. pada 2021, dia ditunjuk sebagai Ketua Badan
Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR, menggantikan koleganya di Partai
Demokrat, Marwan Cik Asan. |
8 |
Dori Santosa, dari
internal BPK. Dia adalah auditor utama keuangan negara VI BPK. Jabatannya
setara dirjen atau pejabat eselon I di Kementerian. |
9 |
Erryl Prima Putera
Agoes menjabat sebagai Direktur Pelanggaran HAM di Kejaksaan Agung. |
(Vid/red)
Social Footer