Bongkar Merdeka.com Depok - Wali Kota Depok, Mohammad Idris melaunching inovasi program GO 2T, yang digagas Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, melalui Badan Keuangan Daerah (BKD).
Program tersebut, diluncurkan sebagai upaya akselerasi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Depok
“Terima kasih atas launching-nya program GO 2T. Karena program ini memiliki nilai strategis untuk tahun 2024 atau jangka menengah, tercapainya PAD Kota Depok Rp 2 triliun,” ujar Idris di sela-sela peluncuran program GO 2T, di Aula Teratai Lantai 1 Balai Kota Depok, Senin (17/10/2022).
Menurutnya, keunggulan dari program GO 2T ini adalah melakukan akselerasi capaian PAD sebesar Rp 2 triliun, dengan berbagai terobosan dalam hal peningkatan PAD dari sektor pajak daerah dan pemanfaatan aset.
Juga, tambahnya, memaksimalkan informasi layanan pajak daerah, dengan pembaruan website BKD, serta didukung dengan pengelolaan keuangan yang baik berbasis elektronik.
“Banyaknya potensi yang harus dimaksimalkan untuk meningkatkan PAD, misalkan potensi peningkatan Pajak Bumi dan Bangunan dari pemutakhiran data bangunan IMB, adanya potensi peningkatan BPHTB melalui peningkatan N.J.O.P, dan juga ada piutang pajak itu harus ditagih karena hak negara,” jelasnya.
Idris mengatakan, kenaikan PAD sudah dirasakan Kota Depok setiap tahunnya, namun dirinya ingin semakin menggenjot PAD, dengan target jangka menengah Rp 2 triliun, di tahun 2024.
“Sebenarnya tiap tahun sudah ada kenaikan PAD, tapi kami ingin genjot lagi agar lebih dasyat dengan target jangka menengah Rp 2 triliun di tahun 2024, dengan potensi-potensi yang ada,” ungkapnya.
Untuk itu, tukasnya, perlu kesadaran semua untuk bekerja terus menaikan PAD.
“Komitmen ini yang kita butuhkan untuk bersinergi dan berkolaborasi, dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono memaparkan program Go 2T dirancang dalam memanfaatkan momentum pulihnya perekonomian pasca pandemi Covid-19. Terdapat lima inovasi pada program Go 2T, yakni Gerakan Mengejar Piutang PBB (Gempita PBB), Sistem Informasi Aplikasi Piutang Daerah (Siap-PD), Optimalisasi Pengelolaan Lapangan Olahraga dan Fasilitas UMKM.
“Kemudian, Sistem Integrasi Penerimaan Keuangan Pendapatan Daerah (Sipkanda) dan Aplikasi e-Payment. Mudah-mudahan upaya ini bisa memaksimalkan capaian PAD Rp2 triliun di tahun 2024,” ujar Kepala BKD Kota Depok, Wahid Suryono. (vid/hms)
Social Footer