Bongkar Merdeka.com | Bogor,-
Diduga terjadi Perbuatan nekat terkait Garis segel yang dipasang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, terhadap salah satu Rumah makan terbesar di Kabupaten Bogor tersebut, menurut hasil Tim investigasi yang dilakukan, pelaku yang memerintahkan penjaga Rumah Makan Gajah Mungkur tersebut adalah Oknum ASN ( Aparatur Sipil Negara) yang berdinas di Pemerintah Kabupaten Bogor.
Dari informasi yang dihimpun di lapangan, menurut pengakuan dari penjaga Rumah Makan Gajah Mungkur, kurang lebih 3 hari sebelum puasa, setelah berita dari salah satu media naik ke pemberitaan ada seseorang yang datang mengendarai mobil SUV Fortuner berwarna hitam menyuruh pihak Penjaga Keamanan Rumah Makan Gajah Mungkur untuk mencopot garis segel tersebut." terangnya.
Dikatakan sumber, waktu oknum tersebut datang siang hari, ketika ditanyai identitasnya, "kalau ada yang tanya, bilang saja Fortuner Hitam", ujar sumber menirukan kata-kata oknum tersebut.
Sementara itu, KaSatpol PP kabupaten Bogor, Cecep ketika diklarifikasi melalui WhatsApp nya kepada Redaksi media ini mengatakan, saya sedang ada giat, nanti saya hubungi." ucapnya. hari Jumat Tgl (19/3/2023).
Disisi lain Rizkan, sebagai pemerhati masyarakat Kabupaten Bogor juga menyampaikan kepada media "kenapa rekayasa dan pemalsuan seperti ini tidak pernah berhenti dan sering terjadi di DPKPP." Katanya. Apa dikarenakan adanya pembiaran seperti diberikan keleluasaan? ada juga yang di diamkan karna oknum tersebut bekerja dalam Dinas ataupun SKPD terkait lainnya.
Ia menambahkan, kalau dalam perijinan itu SKPD terkait yang menegur dan menyarankan kepada pemohon/ masyarakat pada umumnya untuk memproses dalam hal ini ( DPKPP UPT pengawasannya ) seandai tidak terjadi apa yang disarankan maka diberikan teguran ke 1,2, 3 bila tidak ada perkembangan mereka berkoordinasi dengan penegak perda dan sepertinya di duga oknum ini selalu bekerja sama dalam pemalsuan urusan Perijinan.
Dilihat dari alur peristiwa ke peristiwa lain sepertinya oknum ada payung teduh, perumpamaan punya akses atau hubungan dengan petinggi di DPKPP dan satpol PP.
logika sederhana kenapa sering terjadi dan terulang lagi, umumnya oknum yang berbuat tersebut hanya dimutasi dilingkungan dinas terkait tidak ada efek jera dalam kedisiplinan.
di ilustrasikan juga dan jika berkolaborasi Dinas perijinan dengan penegak perda dalam hal penyalahgunaan kewenangan bilamana diketahui lalu dibiarkan oleh pembina kepegawaian sudah pasti Negara dirugikan, kenapa karena ada uang Negara ratusan Milyar pertahun yang ada di dinas terkait.
Ia meminta, Preventif dalam langkah cerdas adalah pembersihan minimal mutasi oknum yang bermain, dan langsung Nonjob kan dan ini ranahnya pemangku kebijakan kalau perlu sinergikan dengan APH ( Aparat Penegak Hukum )." Pungkasnya. ( Bersambung).
Penulis : Redaksi
Social Footer