Bongkar Merdeka.com | Pasuruan,-
PJ(Pelaksana Jabatan) Bupati Pasuruan Andriyanto bersama LSM Format (Forum Rembuk Masyarakat Timur) berdiskusi dan memberikan wejangan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang keterbukaan publik.
Beranggotakan LSM dan Media juga LBH Forum Rembuk Masyarakat Timur (Format) mendatangi Pendopo Nyawiji Ngesthi Wenganing Gusti untuk membahas permasalahan yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Pasuruan dalam menjabat selama 4 bulan pada (19/1/2024) .
Pj Bupati Pasuruan Andriyanto, dalam sambutannya mengatakan marilah kita saling bahu membahu untuk bisa membangun Kabupaten Pasuruan bersama LSM dan Media yang juga merupakan pilar dalam kritisi terhadap kinerja pemerintah sangat dibutuhkan.
“Saya ingin adanya keterbukaan agar tidak ada kesalahpahaman, saya juga ingin Insan Pers dan LSM terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Harapan juga agar bisa menghadirkan sebagian Kepala OPD, bukti tanda tidak adanya alergi terhadap LSM dan wartawan,” ucap Andriyanto .
Kedatangan FORMAT disambut baik oleh Andriyanto Pj Bupati Pasuruan. Ismail Makki Ketua FORMAT mengkritisi kinerja Kepala BPKBD
"Selama menjabat yang enggan merespon rekan-rekan media dan LSM, Makki menganggap Khasani komunikasinya sangat jelek, juga masih adanya beberapa temuan perihal adanya dugaan pungli oleh dinas pendidikan". Ujar Ketua Format yang juga di yakinkan oleh PJ Bupati perihal itu akan di jamin tidak ada lagi dalam tempo satu bulan kedepan.
"Khasani kepala keuangan yang paling terburuk. Mendapat kritisi dari Ketua FORMAT", kata Makki
Pj Bupati angkat bicara dan pihaknya pada waktu itu sudah memanggil Khasani dan menegurnya. Terkait potongan 10% yang perkaranya masuk penyelidikan di Kejari(Kejaksaan Negeri) Kabupaten Pasuruan.
Sementara itu, H.S.Samiaji, Ketua LPK Indonesia Bersatu saat berdiskusi menyampaikan bahwa , Banyak keluhan perihal dampak tambang serta reklamasi yang tidak di jalankan penambang dimana berdampak bagi rakyat Pasuruan disaat penghujan menyebabkan banjir karena lahan hijau dan resapan berkurang, juga dirasa menurunya debit mata air di berbagai daerah, Meskipun kewenangan perijinan ada di provinsi tetapi efek sosial langsung kepada masyarakat.' ungkap Sugeng Samiaji saat dijamu di Pendopo tersebut .
"Tambang Pasuruan kata Sugeng, dianggap salah satu pendapatan retribusi terbesar juga di pemerintahan, atas dugaan permainan pembayaran retribusi pun diminta pemerintah untuk mengawasi langsung di Dinas Pendapatan Daerah. Juga berharap secara langsung PJ Bupati agar mengevaluasi serta agar tidak mengeluarkan rekomendasi WIUP tata ruang untuk tambang di kawasan resapan air di atas Umbulan atau di kecamatan Winongan," pungkasnya.
Penulis : Ika Romadiani
Editor : Redaksi
Social Footer