Bongkar Merdeka.com | Bogor,-
Rabu, Tgl, (24 Januari 2024), Komunitas Peternak Unggas Nasional menggelar Seminar Perunggasan di IICC Botani Square Bogor, Jawa Barat, dari jam 08.00 - 14.00 WIB.
Seminar diadakan dengan tema Seminar Perunggasan
Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Melindungi Keberlangsungan Hak Usaha Perunggasan Nasional
Pengusaha peternak unggas mencoba mencari solusi bersama pemerintah untuk keberlangsungan peternak mandiri dalam hak usaha perunggasan nasional yang menurut beberapa peternak unggas, kebijakan pemerintah pada pasal 33 UU No. 18 Tahun 2009 Jo UU No. 41 Tahun 2014.
Seminar tersebut dihadiri oleh, Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA, seorang profesor dibidang peternakan, Bapak Agung Suganda yang mewakili Kementerian Pertanian, Dr. I Gusti Ketut Astawa S.sos., M.M, Deputi 1 Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Nasional, Alvino ST ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN), Dr. Prabianto Mukti Wibowo Komisioner Komnas HAM dan Yeka Hendra Fatika Komisioner Ombudsman RI.
Agung Suganda yang mewakili Kementerian Pertanian berkata :"Saat ini masih menghadapi berbagai macam permasalahan, permasalahan ini harus kita hadapi bersama. Karena tanpa kebersamaan maka kita tidak mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini terutama terkait dengan isu-isu khusus kita dan ini menyebabkan terjadinya kerugian yang luar biasa tinggi harus menurun jumlahnya saat ini."
"Karena harga produksi melebihi dan harga produk yang dihasilkan untuk terus melakukan upaya-upaya dalam rangka bagaimana meningkatkan pemberdayaan dan juga menjaga agar industri ini tetap menjadi industri yang strategis", ujar Agung.
"Sebagaimana yang di perintahkan oleh bapak menteri, tentu tujuannya adalah bukan hanya bagaimana cara meningkatkan produksi daging unggas dan telor ayam kita, akan tetapi juga, bagaimana mendorong agar pemberdayaan perlindungan terhadap peternak rakyat pelaku usaha mandiri bisa meningkat," tambahnya.
Alvino Antonio,ST Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) mengatakan rasa syukurnya karena melalui seminar ini ada beberapa masukan dari instansi pemerintah lintas sektoral.
Jadi tadi dijelaskan ada beberapa hal yang perlu diperbaiki diantaranya undang-undang dan beberapa aturan lain yang masih berpotensi merugikan peternak mandiri. Tentunya hal tersebut perlu dibahas lebih lanjut dan lebih mendalam dilain kesempatan.
Dalam seminar ini nantinya akan ada beberapa catatan yang akan disampaikan dan dibahas bersama antar lintas sektoral yang nantinya diharapkan bisa menemukan jalan yang terbaik bagi industri peternakan perunggasan di Indonesia, ujarnya.
"Kami dari peternak mandiri meminta tolong kepada pemerintah melalui kementerian Pertanian, supaya kementerian Pertanian mengangkat harga ayam dari peternak dengan harga yang sesuai. Pasalnya harga ayam hidup itu jauh di bawah harga biaya produksi yang sekarang.
Saat ini kami tidak bisa berbuat banyak karena harga pakan ternak terbilang tinggi harganya menyentuh Rp.10.000, untuk itu kami meminta Kementerian Pertanian untuk bisa menekan harga pokok produksi khususnya pakan agar kami bisa menjual ayam dengan harga yang lebih baik” katanya.
Acara seminar tersebut juga dihadiri oleh pelaku peternak unggas, off taker peternak, pihak swasta dan instansi pemerintah dan dari pihak swasta.
Sementara itu anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika menegaskan pemerintah wajib memberikan perlindungan yang nyata bagi peternak unggas baik di level l dan implementasi.
Yeka memaparkan, Ombudsman telah menerima berbagai aduan dari para peternak di antaranya terkait rendahnya harga jual ayam hidup di kandang, tingginya biaya sarana produksi peternak hingga permasalahan PKPU antara Peternak dengan Perusahaan Pakan.
Di samping itu para peternak mandiri juga mengadu soal terhambatnya proses pembayaran dalam Program Pencegahan Stunting oleh Pemerintah kepada Peternak.
Menurutnya Upaya jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mendorong pemisahan pasar produk dari integrator dengan peternak rakyat/mandiri,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama Dr. Prabianto Mukti Wibowo,M.Sc Komisioner Komnas HAM yang hadir sebagai salah satu narasumber dalam acara seminar tersebut menyoroti masalah Rekomendasi dan Pengembangan Industri Perunggasan Nasional yang Berkelanjutan serta Berkeadilan.
Penulis : eli
Editor : Redaksi
Social Footer