Bongkar merdeka.com |Pandeglang -
Berawal informasi dari salah satu warga masyarakat yang mengabarkan langsung kepada wartawan bahwa tepat nya di desa Sindanghayu kecamatan Saketi kabupaten Pandeglang propinsi Banten, ada salah satu ketua kelompok tani (POKTAN) P3A ( perkumpulan petani pemakai air) diduga hanya di jadikan "boneka" oleh Oknum kepala desa (KADES), tgl (20/09/2025).
Padahal program P3-TGAI ( program percepatan peningkatan tata guna air irigasi ) yang tergabung dalam perkumpulan petani pemakai air (P3A) yang di kelola melalui kementrian pusat. PUPR yang di tunjuk untuk kepentingan rakyat terutama kepada kelompok kelompok tani yang bersifat padat atau sewa kelola ini tanpa di pihak ketiga kan yang bersumber dari anggaran pembelanjaan Biaya negara (APBN) kementrian sebesar kurang lebih Rp 195 jutaan
Sementara itu ketika wartawan sempat mendatangi langsung di rumah kediaman, Encep mantan ketua rukun tetangga (RT) yang sekaligus ia mengaku ia adalah selaku ketua kelompok p3a "Sindang hayu berseri" mengaku dan menerangkan bahwa dirinya hanya di jadikan boneka saja di program P3-TGAI bahkan uang yang sudah kami diterimamelslui bendahara tahap satu 70 % sebesar kurang lebih Rp 145 lebih itu sudah di ambil langsung dan di bawa oleh kepala desa, saya hanya di kasih Rp 1 juta saja ungkap nya
Menurut Hasan Subandi warga setempat jikalau fakta dilapangan benar menunjukan bahwa ketua kelompok tani hanya menjadi simbol alias menjadi boneka saja tanpa kewenangan itu jelas sudah mencederai prinsip demokrasi seolah kelompok tani di jadikan sapi perah di peras, di jajah, janganlah petani di jadikan ladang untuk meraup mencari keuntungan pribadi alias memperkaya diri." ucap Hasan Subandi.
Lebih jauh Hasan Subandi juga meminta kepada dinas BBWSC3 pihak KMB serta TPM serta APH terkait tidak hanya diam jangan menjadi stempel kebijakan dinas terkait dan jangan jadi penonton kalau ada indikasi KKN pihak pihak terkait wajib bersuara bukan malah tutup mata jangan bermain main dengan uang rakyat cepat atau lambat pasti akan berhadapan dengan hukum." tandas nya
Hingga berita ini dimuat wartawan masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya
Penulis : tim
Editor : Redaksi
Social Footer