Bongkar merdeka.com |Pandeglang,
Di penghujung tahun 2025, pemerintah Republik Indonesia mengucurkan bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh negeri, termasuk Kabupaten Pandeglang.
Namun, penyaluran bansos di daerah ini tetap diwarnai dugaan pungli oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, terutama pada program PKH dan BPNT, yang membuat citra pemerintah semakin buruk.
Praktek tercela ini kerap terjadi di beberapa desa di setiap kecamatan di Pandeglang, menimpa para KPM yang seharusnya menerima bantuan tanpa hambatan. Hal ini terlepas dari adanya pendamping bansos PKH yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
"Padahal sudah ada pendampingnya, tapi pencairan bansos di akhir tahun 2025 bukan semaki baik malahan semakin rusak akibat perilaku oknum yang melakukan pungli terhadap para KPM," ungkap Nuryahman selaku Ketua DPC PPWI Pandeglang. Tgl (24/11/2025).
Kejadian pungli ini membuat banyak KPM merasa tertekan dan tidak berdaya, karena mereka harus mengorbankan sebagian bantuan yang seharusnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarga. Masyarakat menginginkan pemerintah segera mengambil langkah tegas untuk menindak oknum yang terlibat dan meningkatkan sistem transparansi agar bantuan dapat sampai ke tangan yang benar-benar membutuhkan." ucapnya.
Sementara itu salah satu pendamping PKH yang bertugas di kecamatan Sindangresmi, saat diajak berbincang perihal kejadian pungutan liar atau pemotongan bantuan sosial hak para KPM ia menjelaskan silahkan langsung berkordinasi dengan pemerintahan desa saja kalau pendamping benar tidak tau apa apa." pungkasnya.
Penulis : tim
Editor : Redaksi
Social Footer