Advokat Boitanoli Telahmbanua.SH, Selaku Kuasa Hukum M.Ridwan Maulana
Bongkar merdeka.com |Bogor,
Terkait Penetapan Tersangka M. Ridwan Maulana, atas kasus Pembunuhan, dan atau Pencurian dan atau Penganiayaan, Kuasa Hukum Tersangka beberkan Kronologi, Dan juga lakukan upaya Hukum Praperadilan.
Kepada media, Boitanoli Telaumbanua, S.H. selaku Kuasa Hukum Klien kami an. M. Ridwan Maulana Bin H.Mustopa, Ingin menyampaikan Klarifikasi dan keberatan resmi, terkait Penangkapan dan penetapan Klien kami sebagai Tersangka dalam Kasus Pembunuhan, dan atau Pencurian dan atau Penganiayaan sebagaimnaa yang di atur dalam Pasal 338 kuhp dan atau Pasal 365 kuhp dan atau Pasal 351 ayat 2 ayat 3 kuhp dan atau Pasal 458 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dan atau Pasal 479 KUHP UU Nomor 1 Tahun 2023 dan atau Pasal 446 UU Nomor 1 Tahun 2023." ucapnya, tgl (6/4/2026).
Ia membeberkan, Berdasarkan analisa kami selaku Tim kuasa hukum, bukti dan saksi yang kami miliki, kami meyakini bahwa M. RIDWAN MAULANA Bin H. MUSTOPA bukanlah Pelaku yang sesungguhnya dari tindak pidana yang disangkakan.
Lanjutnya Berikut adalah poin” yang akan kami sampaikan dalam kasus ini :
- Fakta yang kami temukan
Bahwa pada saat terjadi tindak pidana tanggal 8 April 2025 sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP/B/11/IV/2025/SPKT/POLSEK CIAWI/POLRES BOGOR/POLDA JABAR, tanggal 10 April 2025, Klien kami berada dilokasi yang berbeda yaitu dirumahnya bersama dengan Istri dan anak-anaknya, hal ini didukung oleh saksi-saksi yg melihat pada saat itu.
- Ketiadaan bukti materil :
Penyidik tidak memiliki bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Klien kami sebagai tersangka dimana Penyidik tidak menemukan barang bukti (corpus delicti) yang digunakan Klien kami dan tidak ada saksi mata yang melihat langsung Klien kami melakukan perbuatan tersebut.
- Proses Penangkapan Tidak Prosedural, Bahwa pada saat dilakukannya penangkapan terhadap Klien kami Penyidik tidak menunjukkan surat perintah penangkapan yang sah dan tanpa adanya pemanggilan pemeriksaan saksi sebelumnya yang mana hal ini melanggar KUHAP.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Klien kami Penyidik tidak memiliki identitas Klien kami dimana terbukti dalam surat Perintah Penangkapan nomor SP. KAP/444/XI/RES.1.7/2025/Reskrim tanggal 19 November 2025 di tulis tangan oleh Penyidik.
-Fakta dalam penangkapan dan pemeriksaan, Bahwa Klien kami pada saat diinterogasi dan atau dimintai keterangan Oleh Pihak Penyidik mulai pada saat penangkapan sampai pada saat penetapan menjadi tersangka, berdasarkan keterangan dari klien kami, ia mendapatkan Tekanan, intimidasi, Pemukulan dan disundut pakai api rokok " katanya.
Kejangalan-kejanggalan yang kami temukan dalam kasus ini, kami Tim Kuasa Hukum melakukan Upaya hukum Praperadilan di Pengadilan Negeri Cibinong sebagaimana perkara nomor 2/Pid.Pra/2026/PN.Cbi. tanggal 1 April 2026.
Atas dasar hal-hal tersebut, kami Tim Kuasa Hukum dari Kantor BTP MENGUTUK KERAS tindakan sewenang-wenang Penyidik yang mengabaikan asas presumption of innocence (praduga tak bersalah) dan juga mendesak Pihak Kepolisian, untuk segera membebaskan Klien kami dari tahanan, menghentikan Penyidikan dan atau Penuntutan terhadap Klien kami dan berhararp adanya evaluasi terhadap penyidik yang menganani perkara ini yang kami anggap secara tidak profesional." pungkasnya
Hingga berita ini dimuat, Pihak Humas Polres Bogor belum membalas pesan singkat wartawan Terkait perkara ini.
Penulis : tim
Editor : Redaksi
Social Footer