Bongkar merdeka.com | Depok,-
Tingginya angka kriminalitas di berbagai wilayah Indonesia saat ini bukan sekadar masalah penegakan hukum yang kurang tegas. Bukan semata‑mata karena rakyat yang makin jahat. Ada akar yang jauh lebih dalam, yang sering kali ditutupi, diabaikan, atau bahkan sengaja dikaburkan. dan akar itu adalah ekonomi rakyat yang merosot tajam, diperparah oleh korupsi yang merajalela, yang menjadikan hukum dan keadilan seolah hanya milik mereka yang punya kuasa dan uang.
Negara harus berani membuka tabir sampai ke dasar. Jika tidak, kejahatan akan terus tumbuh subur, karena kita membiarkan benih ketidakadilan itu disiram dan dipupuk setiap hari. bahkan ada pelaku pencurian ayam yang dihakimi warga sampai merenggut nyawa.
EKONOMI TURUN: PINTU MASUK KEJAHATAN
Lihatlah kondisi sekarang. Harga beberapa kebutuhan pokok melambung tinggi, tapi gaji dan pendapatan rakyat diam saja. Banyak orang bekerja keras seharian, tapi masih sulit makan, susah bayar sekolah, apalagi berobat. Ketika perut lapar dan masa depan terasa gelap, logika bertahan hidup sering kali mengalahkan segalanya.
Ini bukan omong kosong. Teori Ketegangan dari Robert K. Merton menjelaskan dengan jelas: Masyarakat kita diajarkan untuk mengejar kemakmuran, tapi negara tidak memberi jalan yang adil untuk mencapainya. Akibatnya? Orang terdesak mencari jalan pintas, termasuk melanggar hukum.
Sosiolog Ralf Dahrendorf pun menegaskan: Kejahatan dan kerusuhan sosial selalu muncul di tempat di mana kesenjangan sangat lebar. Ketika sebagian orang hidup mewah berlebihan, sementara yang lain kesulitan bertahan hidup, ketenangan masyarakat pasti hancur.
Jadi wajar kalau pencurian, perampokan, dan kejahatan lain makin banyak. Bukan karena mereka memang jahat, tapi karena sistem ini memaksa mereka menjadi seperti itu.
Dan ini sejalan dengan Ajaran Sosial Gereja Katolik, yang berlandaskan pada martabat setiap manusia. Dalam dokumen Rerum Novarum, Paus Leo XIII mengingatkan: Setiap orang berhak mendapatkan kehidupan yang layak. Jika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya secara wajar, maka sistem yang membiarkan hal itu bersalah. Manusia diciptakan bebas dan bermartabat, tidak boleh dijadikan alat atau dibiarkan menderita tanpa alasan yang adil.
KORUPSI: PENYAKIT YANG MEMATIKAN NEGARA
Tapi ada satu hal yang lebih berbahaya: Korupsi. Ini adalah akar dari segala masalah. korupsi bukan sekadar mencuri uang negara, korupsi adalah pencurian masa depan jutaan rakyat. Uang ratusan triliun yang seharusnya dipakai buat sekolah, rumah sakit, jalan, dan lapangan kerja, malah masuk kantong segelintir orang berkuasa. Kasus besar yang kita lihat belakangan ini buktinya. Uang rakyat hilang entah ke mana, sementara rakyat menderita sendirian.
Seperti kata Lee Kuan Yew: "Indonesia sangat kaya sumber daya, tapi korupsi adalah beban terberat yang menghambat kemajuan bangsa ini."
Dan Gereja Katolik berbicara sangat tegas soal ini. Korupsi bukan sekadar pelanggaran hukum negara, tapi dosa berat. Dalam Katekismus Gereja Katolik, dicatat jelas: "Jangan mencuri" bukan hanya soal barang milik orang lain, tapi juga menyalahgunakan jabatan untuk keuntungan sendiri. Korupsi merampas hak orang lain, merusak kepercayaan, dan mematikan kesempatan orang banyak.
Paus Fransiskus bahkan berkata dengan lantang: "Korupsi dibayar mahal oleh orang miskin." Uang yang dicuri adalah obat bagi yang sakit, buku bagi anak sekolah, dan makanan bagi yang lapar. Mereka adalah "Naboth zaman sekarang", yang tanah dan haknya dirampok demi kekayaan segelintir orang berkuasa .
Yang paling menyakitkan? Ada dua jenis kejahatan yang berlaku di sini:
- Kejahatan rakyat kecil: Mencuri karena lapar, lalu ditangkap, dihukum berat, dan nama buruknya tersebar luas bahkan nyawa pun jadi taruhannya.
- Kejahatan penguasa: Mencuri miliaran bahkan triliunan, tapi sering kali aman, berjalan santai, dan dilindungi.
Di mana keadilannya? Kalau hukum tidak tegas sama semua orang, jangan harap rakyat akan taat.
HUKUM HARUS SAMA, KEADILAN HARUS ADA
Sering kita mendengar istilah "struktur dosa". Itu bukan sekadar teori, tapi kenyataan nyata. Sistem yang tidak adil, yang menguntungkan segelintir orang, adalah struktur yang berdosa dan melawan kehendak Allah.
Negara dan pemimpin berkewajiban menjaga Kebaikan Bersama, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Setiap kebijakan harus menjamin martabat setiap warga, terutama yang paling lemah dan terpinggirkan — sesuai prinsip Pilihan Utama bagi Orang Miskin dalam ajaran sosial Gereja .
Kita tidak bisa menuntut rakyat taat hukum, jika penguasa sendiri melanggarnya dengan lelucon. Hukum harus tajam dan adil, tanpa pandang bulu.
NEGARA HARUS BERANI TERBUKA SAMPAI DASAR
Kita tidak bisa selamanya menyembunyikan kebenaran ini. Kalau ingin kriminalitas turun, kita butuh perubahan nyata, bukan janji manis.
Pertama: Transparansi mutlak. Semua anggaran, pengelolaan dana, dan proyek negara harus dibuka seluas‑luasnya. Rakyat berhak tahu ke mana uang mereka pergi. Tidak boleh ada lagi ruang gelap buat pencuri.
Kedua: Hukum harus tajam dan adil. Tidak boleh ada "orang istimewa". Siapa pun yang salah, mau pejabat tinggi atau rakyat biasa, harus dihukum sama beratnya. Selama ada perlakuan beda, ketidakadilan akan terus melahirkan kejahatan baru. Aparat kepolisian dan TNI mesti jelih dan aktif dalam melihat situasi hal ini.
Ketiga: Bangun ekonomi yang benar‑benar berpihak pada rakyat. Ciptakan lapangan kerja, jaga harga stabil, dan pastikan semua orang punya akses hidup yang layak. Seperti teori ekonomi kriminologi: Kalau bekerja jujur memberi hasil yang cukup, orang pasti memilih jalan yang benar.
PENUTUP
Kriminalitas yang tinggi adalah cermin buruk bangsa ini. Ia menampakkan bahwa kita gagal menciptakan keadilan. Kita tidak bisa terus menembak pemicu, tapi membiarkan penyebabnya hidup subur.
Negara harus berani buka sampai ke dasar. Jangan takut melihat luka sendiri. Hanya dengan kejujuran, keadilan, dan perbaikan ekonomi yang menyentuh rakyat terbawah, kita bisa menyelamatkan bangsa ini dari kehancuran.
Ingat satu hal: Kamu tidak bisa membangun keamanan di atas penderitaan rakyat dan ketidakadilan hukum.
Dan sebagai umat beriman, kita juga punya tanggung jawab besar: Jadilah pembela kebenaran dan keadilan. Jangan diam saja. Jadilah orang yang berani bersuara, Jadilah orang yang peduli akan sesama kiri dan kanan kita, Gereja juga mempunyai tanggung jawab dalam hal ini, demi bangsa dan demi martabat sesama anak bangsa.
Penulis : Laurentius Hagung Baskara, S.AP.
(Aktivis Muda Katolik)
Social Footer