Bongkar merdeka.com | Jakarta,
Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) menilai dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka perlu dievaluasi melalui pendekatan Gerpolek atau gerakan, politik, dan ekonomi. Hal tersebut supaya negara ini berjalan sebagaimana mestinya demi terciptanya Indonesia Merdeka 100%.
Juru Bicara sekaligus Ketua Bidang Sosial DPP Partai Murba, Muhammad Saiful Hadi, menilai keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Namun juga dari sejauh mana rakyat menikmati hasil pembangunan.
"Ekonomi tumbuh, tetapi pertanyaannya siapa yang menikmati pertumbuhan itu? Jangan sampai angka statistik terlihat baik, sementara buruh, petani, nelayan, dan rakyat kecil masih kesulitan memenuhi kebutuhan hidup," ujar Hadi. Tgl (23/10/2026)
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan. Sementara itu, angka kemiskinan Maret 2026 turun menjadi 8,07 persen atau sekitar 22,93 juta jiwa.
Di sisi lain, tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 masih sebesar 4,68 persen, dengan rata-rata upah buruh Rp3,29 juta per bulan. Rasio Gini pada Maret 2026 tercatat 0,368, meningkat dibandingkan September 2025 sebesar 0,363.
"Penurunan kemiskinan tentu harus diapresiasi. Namun, 22,93 juta rakyat yang masih hidup dalam kemiskinan bukan sekadar angka. Negara harus memastikan mereka memperoleh pekerjaan layak, pendidikan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi yang adil," kata Jubir Partai Murba itu.
Menurut Hadi, dalam perspektif Gerpolek, gerakan rakyat, kebijakan politik, dan pembangunan ekonomi merupakan tiga unsur yang saling berkaitan. Kedaulatan politik tidak akan memiliki makna yang utuh tanpa kemandirian ekonomi dan keterlibatan rakyat dalam menentukan arah pembangunan.
"Tan Malaka mengajarkan pentingnya kemerdekaan yang utuh. Dalam konteks hari ini, Indonesia tidak cukup hanya merdeka secara politik. Kita harus berdaulat atas pangan, energi, industri, dan sumber daya alam. Jangan sampai kekayaan negeri ini besar, tetapi rakyat hanya menjadi penonton," jelasnya.
Dia juga mengingatkan pemerintah agar pembangunan tidak terlalu bergantung pada investasi besar tanpa memastikan manfaatnya bagi tenaga kerja, petani, pelaku UMKM, dan industri nasional.
"Partai Murba memandang industrialisasi nasional harus berpihak kepada rakyat. Hilirisasi jangan berhenti pada ekspor komoditas atau keuntungan korporasi. Harus ada transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja berkualitas, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar wilayah industri," tegasnya.
Dari sisi politik, Hadi menekankan pentingnya menjaga ruang demokrasi, kebebasan menyampaikan kritik, serta pengawasan terhadap kekuasaan.
"Stabilitas politik bukan berarti rakyat harus diam. Pemerintah yang kuat justru harus berani mendengar kritik. Gerakan mahasiswa, buruh, tani, dan masyarakat sipil merupakan bagian dari demokrasi, bukan ancaman bagi negara," ujar mantan pemimpin Gerakan Mahasiswa Murba periode 2009–2014 itu.
Hadi menegaskan bahwa evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran seharusnya menjadi momentum memperkuat kebijakan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat luas.
"Ukuran keberhasilan pemerintah bukan sekadar pertumbuhan ekonomi lima persen atau lebih, melainkan ketika rakyat bisa hidup layak dari hasil kerjanya, petani sejahtera, buruh mendapat upah pantas, dan kekayaan alam benar-benar digunakan untuk kemakmuran rakyat. Itulah substansi kemerdekaan seratus persen yang menjadi cita-cita perjuangan Murba," pungkas Hadi.
Penulis : vid
Editor : Redaksi
Social Footer